FKAAP Gelar Unjuk Rasa Tolak Angkutan Berbasis Daring

Image 2017 10 02

PEKALONGAN – Ratusan awak angkutan umum Kota Pekalongan, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD, Senin (2/10). Mereka yang tergabung pada Forum Komunikasi Awak Angkutan Pekalongan (FKAAP), menuntut pembubaran ojek atau angkutan berbasis daring di kota itu.

Hampir semua unsur FKAAP mengikuti aksi tersebut. FKAAP terdiri dari pengemudi becak, taksi, dan angkutan lainya secara tertib memarkirkan kendaraannya di kompleks depan gedung DPRD dan Pemkot Peklongan.

Sejumlah spanduk dibentangkan para pengunjuk rasa. Diantaranya bertuliskan, “Bubarkan Go-Jek, Grab, dan Transportasi Berbasis Online”, Bubarkan Kantor Go-Jek Ilegal”, dan FKAAD Pekalongan Menolak Angkutan Online”.

Menurut Perwakilan Forum Angkutan Umum Kota Pekalongan, Makmuri, keberadaan ojek daring yang sudah berlangsung di kota itu telah mengakibatkan pendapatan para awak angkutan umum, taksi, dan pengemudi becak turun drastis.

Padahal para awak angkutan umum beroperasi secera resmi dengan membayar pajak kendaraan, KIR, dan trayek sedang ojek daring tidak terbebani dengan biaya tersebut. “Kami merasa dirugikan. Karena itu kami minta ojek maupun grab dibubarkan atau dilarang beroperasi di Kota Pekalongan,” katanya.

Sebelum beroperasinya Go-Jek dan grab, para awak angkutan umum mampu mendapatkan pendatan Rp100 ribu per hari, yaitu Rp50 ribu untuk disetorkan pada majikan dan Rp50 ribu untuk pendapatan sopir. ” Setelah adanya angkutan daring ini, kami kesulitan menutup setoran, apalagi untuk pendapatan pribadinya,” katanya.

Hal yang sama juga dikeluhkan para pengemudi becak. “Bisa dikatakan keberadaan Go-Jek sudah mematikan pendapatan para pengemudi becak. Masyarakat lebih memilih angkutan Go-Jek karena lebih efektif dan murah,” kata Amat Tasuri.

Unjuk rasa ini merupakan kali ke dua dilakukan para awak angkutan umum. Tetapi hingga kini belum mendapatkan respons positif dari pemangku kepentingan.(rae kusnanto)

Leave a Reply