DIDUGA MEMALSUKAN TANDA TANGAN, KETUA DPRD KOTA PEKALONGAN DILAPORKAN KE POLDA JAWA TENGAH

Rapat Paripurna yang dipimpin Pit Ketua DPRD, Nusron, mengumumkan pengusulan Dwi Heri Wibawa sebagai ketua DPRD.

Kota Pekalongan, Delik Jateng.com – Diduga memalsukan tanda tangan, Ketua DPRD Kota Pekalongan Hj Balgis Diab dilaporkan Sekretaris DPD II Partai Golkar Kota Pekalongan, dr Dwi Heri Wibawa M.Kes ke Polda Jateng, pada akhir Januari 2021 lalu. Akibat dari pemalsuan tanda tangan oleh terlapor, pelapor akhirnya batal menjadi Ketua DPRD Kota Pekalongan lewat jalur pergantian antar waktu (PAW).

Laporan pengaduan juga ditembuskan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng, Gubernur Jateng, Kapolres Pekalongan Kota, Wali Kota Pekalongan, Ketua DPRD Kota Pekalongan dan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Pekalongan.
Pada rapat internal DPD II Partai Golkar Kota Pekalongan, terlapor resmi mengundurkan diri dan rapat internal partai menunjuk dr. D Cmwi Heri Wibawa. M.Kes (pelapor) untuk menggantikannya sebagai Ketua DPRD melalui PAW,” kata Dwi Heri yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Pekalongan.

Atas dasar pengunduran diri Hj Balgis Diab SE SAg MM tersebut, DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah mengirim Surat Nomor : B-213/GOLKAR.I/X/2020, tanggal 8 Oktober 2020, tentang Permohonan Pengganti Antar Waktu  (PAW) Pimpinan DPRD Kota Pekalongan dari Fraksi Partai Golkar kepada DPP Partai Golkar di Jakarta, dan mengusulkan pelapor, Dr Dwi Heri Wibawa MKes sebagai pengganti antar waktu Ketua DPRD Kota Pekalongan.

“DPP kemudian memproses usulan DPD dan mengeluarkan rekomendasi dengan Surat Nomor: 473/GOLKAR/XS/2020, tanggal 27 Oktober 2020, tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD Kota Pekalongan Sisa Masa Jabatan 2019/2024,” ujarnya

Mengacu rekomendasi dari DPP Partai Golkar, kata Dwi Heri, Wali Kota Pekalongan kemudian menerbitkan Surat Nomor 1712/3276 tanggal 19 Nopember 2020 perihal Permohonan Peresmian Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD Kota Pekalongan Sisa Masa Jabatan 2019/2024 kepada Gubernur Jawa Tengah.
Menanggapi permohonan itu, Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/81 tahun 2020, tanggal 2 Desember 2020, yang isinya menyetujui keinginan tersebut.

Kemudian berdasarkan putusan DPP Partai Golkar dan persetujuan Gubernur Jateng, lanjut dia, Plt.Ketua DPRD Kota Pekalongan, Nurson, S.Ag menindaklanjuti dengan membuat undangan rapat paripurna dengan agenda Pengucapan Sumpah Jabatan Ketua DPRD Kota Pekalongan Sisa Masa Jabatan 2019/2024 pada tanggal 10 Desember 2020
Namun, agenda tersebut tidak berjalan sesuai rencana.
Pada perhitungan suara pilkada 9 Desember 2020 terlapor dinyatakan kalah oleh KPU. Kekalahan ini diduga sebagai salah satu indikasi munculnya ide terlapor untuk memalsukan tanda tangannya

“Saat kalah di Pilkada, terlapor memanggil pelapor dan Nusron SAg untuk menemui di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut pelapor disodori tiga surat yang perlu saya tanda tangani, karena ada kejanggalan dan gelagat tidak baik, saya cuma menanda tangani satu surat saja. Dua surat lainnya tidak saya tanda tangani jelasnya

Selang beberapa hari kemudian pelapor dikagetkan dengan keluarnya surat dari DPD Partai Golkar Kota Pekalongan yang ditandatangani terlapor kepada DPP, Partai Golkar, Gubernur Jateng maupun pimpinan DPRD Kota Pekalongan yang menyertakan tanda tangan terlapor sebagai Sekretaris DPD GOLKAR Kota Pekalongan.
“Saya tidak pernah tandatangani, tapi pada kop surat itu ada tanda tangan saya. Ini jelas membuktikan adanya indikasi pemalsuan. tanda tangan,” paparnya.

Pemalsuan ini membuat pelapor jengkel, sehingga mempolisikan  terlapor ke Polda Jateng.

Apalagi Balgis pada salah satu suratnya ke DPP Partai Golkar yang juga mencatut tanda tangan saya menjadikan dasar DPP untuk menerbitkan surat rekomendasi DPP Nomor : B-496/GOLKAR/XII/2020, tanggal 19 Desember 2020 yang berisi PAW Pimpinan DPRD Kota Pekalongan Sisa Masa jabatan 2019/2024.
Pada rekomendasi DPP terakhir tersebut, PAW Ketua DPRD Kota Pekalongan  masa jabatan 2019/2024 tidak lagi menyebutkan nama terlapor sebagai pengganti, tapi berubah nama menjadi Muhammad Azmi Basyir ST MSc.
“Ambisi kekuasaan dan keserakahan yang berlebihan membuat Balgis Diab memaksakan untuk menjadikan anaknya sendiri, Muhammad Azmi Basyir sebagai Ketua DPRD Kota Pekalongan. Padahal, anaknya belum mumpuni untuk jabatan tersebut,” tandasnya.

 

(Istiadi/Eddy.S)

Leave a Reply