BELUM PEROLEH IJIN, PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KUTOSARI DORO KAB. PEKALONGAN SUDAH DILAKSANAKAN

Proyek Pembangunan Menara telekomunikasi di Kutosari Doro Kab. Pekalongan

Pekalongan, Delik Jateng.com – Pelaksanaan pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Desa Kutosari, Kec. Doro, Kab.Pekalongan menimbulkan masalah di tengah – tengah masyarakat, awal permasalahan bermula dari infomasi warga sekitar lokasi, yang menyampaikan bahwa pembangunan Menara Telekomunikasi belum memiliki ijin.

Dalam kenyataannya walaupun tanpa surat ijin dari Bupati maupun intansi terkait, pihak pelaksana nampak sakti dan tidak menggubris Standar Operasional Prosedur yang harus di penuhi.

Hal tersebut nyata terlihat ketika awak media Delik Jateng mendatangi lokasi (Sabtu, 13/3/2021) pengerjaan pembangunan menara telekomunikasi tersebut tetap berlangsung walaupun tanpa adanya surat ijin sebagaimana yang terangkum dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Telekomunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18
Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009,
Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009 dan
Nomor 3/T/2009.

Di sebutkan dalam Perizinan Pembangunan Menara, Bab III Pasal 4. antara lain :
1). Pembangunan wajib memiliki ijin mendirikan bangunan menara dari Bupati/Walikota kecuali DKI Jakarta wajib memiliki mendirikan bangunan menara dari Gubernur.
2). Pemberian Izin mendirikan bangunan menara sebagaimana di maksud pada ayat 1 wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan, tentang penataan ruang.
3). Pemberian ijin menderikan bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan melalui pelayanan terpadu.

Kemudian mengenai Tara Cara Perijinan Pembangunan Menara tercantum dalam Bab V pasal 10 bahwa permohonan ijin mendirikan bangunan menara diajukan oleh penyedia menara kepada Bupati / Walikota dan khusus untuk provinsi DKI Jakarta permohonan ijin diajukan kepada Gubernur.

Sedangkan pada Pasal 11 disebutkan bahwa
1). Permohonan mendirikan ijin bangunan menara, sebagaimana dimaksud pada pasal 10 melampirkan persyaratan sebagai berikut:
A. Persyaratan adminitratif
B. Persyarata teknis
2). Persyaratan adminitratif pada ayat 1 huruf a terdiri dari :
A. Status kepemilikan tanah dan bangunan :
B. Surat keterangan rencana kota
C. Rekomendasi dari instansi terkait, khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karateristik tertentu.

Delik Jateng mencoba konfirmasi kepada Lurah Kutosari Sunoto tentang keberadaan pembangunan Tower bersama ini dalam keterangannya ia menyampaikan bahwa pembangunan itu menjadi urusan pelaksana, ia juga menambahkan bahwa saat ini perijinan masih diurus,”ucap Sunoto .

Guna mengkonfirmasi lebih lanjut, Sunoto menghubungi Jimy selaku pelaksana proyek pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama melalui melalui telpon, dalam keterangannya Jimy membenarkan bahwa saat ini belum mengantongi ijin, ia menambahkan, bahwa terkait perijinan saat ini masih dalam proses pengurusan,” jelas Jimy.

ditambahkan pula bahwa Tujuan utama pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama tidak lain guna menambah daya cangkupan jaringan yang lebih luas, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna seluler TELKOMSEL, Indosat, XL, Smartfrean, Thrie dan juga berlaku seluruh perusahaan selular lainnya.

Dalam keterangannya salah seorang warga Desa Kutosari mengatakan bahwa ganti rugi kompensasi untuk masyarakat yang bervariasi, dari 15 rumah yang berdekatan dengan lokasi pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama, sebanyak 13 kepala keluarga mendapatkan bantuan sebesar Rp. 500.000, sedangkan 2 rumah, terbagi 1 kepala keluarga mendapatkan sebesar Rp.750.000, dan 1 warga mendapat kompensasi Rp.700.000,” ucap RT setempat

(Istiadi / Ari. K)

Leave a Reply