BAWASLU KENDAL GELAR RAPAT TEKNIS DENGAN MEDIA MASSA

Komisioner Bawaslu Arif Mustofifin sedang memaparkan materinya.

Kendal, Delikjateng.com. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kendal menggelar rapat kerja teknis dengan media untuk mengantisipasi pelanggaran media massa.

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020 di hotel Sae Inn tersebut dihadiri puluhan insan pers yang tergabung di dalam PWI maupun PWO, serta Admin medsos KMK .

Sebagai nara sumber dalam rapat teknis tersebut, hadir dari Bawaslu Kendal, Diskominfo dan Ketua PWI Kabupaten Kendal.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal Odilia Amy Wardayani dalam sambutannya, sebelum membuka secara resmi rapat tersebut, menyampaikan bahwa, sejak zaman sebelum kemerdekaan peran pers atau media ini sangat besar sehingga perlu digandeng dalam berbagai hal.

“Karena pentingnya peran media sejak zaman dulu, maka kami sebagai salah satu lembaga negara perlu kiranya untuk bekerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi kami untuk bersama sama mengantisipasi pelanggaran media massa dalam pilkada Kabupaten Kendal 2020 ,” ungkapnya didepan para peserta rapat teknis dengan media.

“Pers sebagai salah satu pilar demokrasi diharapkan bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat secara benar, berimbang, independen kepada masyarakat,” imbuh Odelya.

Ketua PWO Kendal sedang menanda tangani MoU bersama Bawaslu Kendal

Ditempat yang sama, Ketua PWI Kabupaten Kendal Rosyid Ridho dalam pemaparanya menambahkan jika dalam kaitan pemberitaan ini pihaknya berharap, dengan adanya sosialisasi bersama akan bisa meminimalkan pelanggaran pemilu melalui media massa.

“Walau dibeberapa wilayah telah ditemukan pelanggaran dan bahkan yang terakhir, berita hoax yang berkaitan dengan RUU Cipta Kerja beberapa waktu yang lalu ataupun kampanye hoax dalam pilkada, Alhamdulillah di Kendal sampai saat ini belum ditemukan pelanggaran kampanye melalui media massa. Semoga, ini bisa kita jaga sampai selesainya pilkada 2020,” kata rosyid.

Ketua Bawaslu Kendal menyerahkan MoU Kepada Ketua PWO kendal usai ditanda tangani bersama 

Hal senada juga disampaikan Humas Bawaslu Kabupaten Kendal Arif Mustofiin, bahwa
sebagai lembaga independent yang diberi kewenangan oleh negara untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu, pihaknya dituntut agar jangan sampai ada peluang penyalahgunaan konten media massa, sehingga harus dilakukan pencegahan serta pengawasan dalam penyiaran, pemberitaan maupun iklan sehingga potensi kesalahan bisa diminimalkan.

“Media massa punya potensi besar karena bisa menyampaikan informasi sampai pelosok penjuru wilayah,” kata Arif.

Dengan besarnya kekuatan media massa maka perlu sekali adanya pengawasan khusus maupun regulasi terkait waktu pemuatan, konten maupun akumulasi dari ciri-ciri tayangan kampanye.

“Untuk media, tayangan harus sesuai dengan kode etik jurnalisme, aturan di perundangan baik uu nomor 40 tahun 1999, uu 32 tahun 2003 ataupun perundangan lain,” terang arif

“Namun jika nantinya ditemukan pelanggaran, Bawaslu tidak bisa mengeksekusi langsung. Ada tahapan-tahapan yang dilalui, diantaranya beberapa stake holder yang punya kompetensi duduk bersama, setelah itu menentukan rekomendasi sesuai gugus tugas masing-masing,” pungkas Arif.
( A.Khozin)

Leave a Reply