Ketua FORJASKEN Pertanyakan Tindaklanjut Hasil Audensi Ke DPRD Kendal

 

Kendal-Delikjateng.com. Ketua Forjasken (Forum Kontruksi Kendal) Sugiarto Jaya, melayangkan surat kembali kepada Ketua DPRD Kendal dan menembuskan surat tersebut kepada Kapolri, Kejagung, KPK, LKPP, Gubernur, Kapolda, Kejati, Bupati, Wakil.Bupati, Kejari, Kapolres, Wakil Ketua DPRD dan para Ketua Komisi DRPD Kendal.(Minggu,4/7/21)

 

Dalam rangka mengawal notulen pont-point kesepakatan yang dihasilkan dalam audensi tersebut, kami Forum Jasa Konstruksi Kendal (FORJASKEN) memohon penjelasan secara langsung dan tertulis kepada Ketua DPRD Kendal terkait sejauh mana progres yang sudah dilakukan oleh DPRD Kendal dalam menindaklanjutinya. Sepanjang kami mencatat salahsatu point yang penting adanya Ketua DPRD akan segera memanggil dan melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) menyeluruh dengan pihak UKPBJ dan Dinas terkait. Namun sampai sejauh ini belum ada tindakan dan langkah kongkrit yang dilakukan pihak DPRD Kendal untuk mengekselarasikan hasil audensi sehingga kami tumbuh praduga dan prasangka buruk terhadap penjelasan dari DPRD. Sebagai pertanggungjawaban moral dan administrasi penting bagi kami mendapatkan penjelasan dari DPRD Kendal untuk mengakselarasikan kegiatan lanjutan.

 

Dan kami berharap Adanya Dugaan monopoli dan Pengkondisian permainan persyaratan lelang/tender PPK/UKPBJ memang dimungkinkan dalam penyebutan merk untuk komponen barang/jasa ( sesuai perpres No.12 thn 2021 ttg perubahan atas perpres No.16 thn 2018 ttg pengadaan barang/jasa Pemerintah, psl. 19 ayat 2).

 

Namun dalam Psl. 50 ayat 4 juga ditegaskan bahwa penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah, sepanjang dokumen kualifikasi teknis memenuhi syarat. fakta dilapangan peserta penawar dengan harga lebih rendah selalu saja kalah/tidak bisa menang.

Psl. 74 ayat 3, item 1 (satu) juga disebutkan tender/lelang tidak bisa dilaksanakan/gagal apabila peserta lelang terlibat persaingan yang tidak sehat dan item 2 (dua) KKN yang melibatkan Pokja pemilihan/PPK.

 

Indikasi Dugaan Pengkondisian/Persengkongkolan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah juga merupakan pelanggaran terhadap UU No.5 thn 1999 ttg larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Psl 22 yakni, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat.”tandasnya.

 

Sementara Ketua Komisi C DPRD Kendal, Danes melalui telp.selulernya menyampaikan bahwa untuk menindaklanjuti dugaan Monopoli/Pengkondisian yang disangkakan ke Pokja dan ULP Kabupaten Kendal terkait tender Lelang proyek. Dari pertemuan pertama dengan melakukan Audiensi dengan kami dan Forjasken. Dari pertemuan audensi tersebut kami meminta kepada Forjasken untuk memberikan alat buktinya adanya bukti kekurangannya. Sehingga dalam hal ini kami akan menindaklanjutinya dengan seksama sebagai alat bukti dalam pembahasan juga sebagai bentuk melakukan pengawasan secara berimbang dan tidak terkesan berat sebelah.

 

Lebih jauh, Danes juga mengingatkan adanya surat Bupati Kendal terkait penanganan covid-19 yang mana melarang ASN melakukan pertemuan tatap muka, maka pimpinan DPRD Kendal menunda rapat dengan ULP,”ungkapnya.

 

Di lain pihak Ketua Komisi A. H.Nawir, menyampaikan terkait adanya Audensi Gonjang-Ganjing Dugaan monopoli/pengkondisian tender Lelang proyek oleh Pokja/ULP Kendal. ” memang kami waktu audensi tidak dilibatkan mas”.ucapnya.

Akan tetapi kami coba besok saya telusuri dan akan coba segera memanggil pihak yang terkait. “tandasnya.

 

Sedangkan Ketua DRPD Kendal, dihubungi lewat Telp/Wa-nya hingga berita ini ditayangkan belum menjawabnya (Tim/Kdl)

Leave a Reply