Ganjar Pranowo dan E-KTP

Untuk yang kesekian kalinya, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo,  mengaku tidak pernah menerima uang fee dari proyek E-KTP. Pernyataan itu disampaikan Ganjar kepada siapa saja, termasuk para wartawan yang menanyakan keterkaitan dirinya dengan kasus E-KTP yang belakangan diperbincangkan rakyat di negeri ini. Berikut catatan tim wartawan Delik Jateng perihal persoalan Ganjar Pranowo dan Fee E-KTP.(red)

gubernur jateng,ganjar pranowo,e ktp
gubernur jateng ganjar pranowo

Orang nomor satu di Jawa Tengah itu menyebut, ada tiga spekulasi terkait dirinya dalam kasus itu. Spekulasi pertama,  Ganjar menerima uang itu sebagaimana dipertanyakan selama ini.

Spekulai ke dua,  Ganjar dapat jatah tapi tidak mau menerimanya. Lalu yang yang ketiga, Ganjar mungkin sudah dijatah, lalu dipegang orang lain, artinya jatah yang dimaksud tidak sampai ke tangan Ganjar.

Apakah maksudnya namanya dicatut, tanya wartawan. “Ya, enggak tahu dicatut atau enggak, tapi kalau ada orang yang bercerita seperti itu maka akan bisa menjelaskan lebih baik,” ujarnya.

Selama ini memang sudah berulang-ulang Ganjar membantah menerima uang fee sebesar 520.000 dolar AS, terkait e-KTP sebagaimana yang dibeberkan Jaksa KPK.

“Saya tidak merasa menerima. Ceritaku sama dengan yang kemarin, sampai sekarang belum berubah,” ujarnya

Lalu bagaimana cerita Ganjar dan fee terkait proyek E-KTP pada masa lalu ? Mantan anggota Komisi II DPR-RI itu mengaku pernah tiga kali ditawarkan uang terkait proses pembahasan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

” Saya juga pernah diberikan bungkusan yang diduga berisi uang,” kata Ganjar Pranowo saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta dalam sidang e-KTP pada Kamis (30/3/2017) lalu.

“Di dalam BAP Anda pernah ditanya, apa pernah ditawari uang. Anda jawab pernah oleh Mustoko Weni. Tapi anda tidak terima, apa itu benar?” kata Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butarbutar ketika itu.

Ganjar Pranowo kemudian membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan tersebut. Menurut Ganjar, anggota Komisi II DPR periode 2009-2014, Mustoko Weni, menawarkan uang sekitar tiga kali. Saat itu dia merupakan Wakil Ketua Komisi II DPR.

“Saya enggak ingat, sekali, dua kali atau tiga kali di dalam ruang sidang. Dia bilang,  ini ada titipan’. Saya bilang tidak usah. Dari awal saya tidak mau terima, saya bilang ambil saja,” kata Ganjar Pranowo kepada majelis hakim.

Hakim Jhon kemudian menanyakan keterangan lain Ganjar Pranowo di dalam BAP. Keterangan itu mengenai adanya seseorang yang memberikan bungkusan (goodie bag) kepadanya.

Menurut Ganjar Pranowo, saat itu ia sedang berbicara dengan stafnya seusai mengikuti rapat. Tiba-tiba, menurut Ganjar, ada seseorang yang menghampiri dan menyerahkan bungkusan.

“Waktu itu ada orang yang nyelonong kasi bungkusan. Saya pikir itu buku, tapi kok tidak seperti buku. Trus saya tanya pada teman-teman, dia siapa. Ternyata  pada tidak tahu,” kata Gubernur Jawa Tengah itu.

Setelah itu Ganjar meminta stafnya untuk mengembalikan bungkusan tersebut. Setelah itu, ia tidak mencari tahu siapa orang tersebut, dan apa yang telah diberikannya. Peristiwa itu berlalu begitu saja.

Namun, belakangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politisi PDI Perjuangan itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

“Masih diminta sebagai saksi untuk Andi Narogong,” ujar Ganjar di Gedung KPK Jakarta, Selasa pekan lalu.

Kendati Ganjar mengaku tidak kenal dengan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, namun, ia tetap akan diperiksa selaku mantan Wakil Ketua Komisi II DPR.

Ganjar kemudian membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Menurut Ganjar, anggota Komisi II DPR Mustoko Weni menawarkan uang sekitar tiga kali.

Dalam BAP, Ganjar  menjelaskan bahwa sepengetahuannya, Andi merupakan teman dekat Ketua Fraksi Partai Golkar saat itu, Setya Novanto. Sepengetahuannya, Andi adalah pengusaha yang biasa mengerjakan proyek kementerian.

Meski telah menandatangani BAP, Ganjar merasa keterangan tersebut tidak pernah ia sampaikan dalam penyidikan. Ia kemudian meminta keterangan itu diubah.

Belakangan, meski  Ganjar Pranowo menolak dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum KPK terhadap dua mantan pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto, namun dalam dakwaan dan tuntutan jaksa KPK, menyebut Gubernur Jawa Tengah itu menerima bancakan proyek e-KTP sejumlah USD 520 ribu.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pihaknya sudah mengantongi bukti penerimaan uang korupsi terhadap politikus PDIP tersebut. Itu berarti KPK tidak mempermasalahkan klaim yang disampaikan Ganjar.

“Ya tentu saja penuntut umum sudah sampaikan dari awal persidangan, penuntut umum berkesimpulan ada bukti yang kuat dan diuraikan lagi di tuntutan,” ungkap Febri di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta, Selasa  pekan lalu.

Febri mengatakan, jaksa KPK tak hanya memiliki bukti penerimaan uang oleh Ganjar, melainkan sejumlah pihak yang namanya disebut menerima uang korupsi e-KTP dalam dakwaan dan tuntutan. “Lalu indikasi aliran dana ke sejumlah pihak juga kita sampaikan, karena menurut JPU sudah didukung bukti-bukti yang ada,” ujar Febri.

Bukti-bukti yang dimiliki KPK, kata Febri akan dijadikan sebagai landasan untuk menjerat pihak-pihak yang ikut menikmati aliran dana haram.

Usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong, Ganjar menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor.

“Yah sekarang majelis hakim yang akan memutuskan. Kan terdakwanya sudah ada yah, biar kita serahkan saja kepada hakim,” ujar Ganjar di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa lalu.

Menurut Ganjar Pranowo, dirinya yang sempat diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Irman dan Sugiharto, sudah memberikan keterangan jujur kepada para penyidik KPK. Bahkan saat itu dirinya sempat dikonfrontir dengan pihak yang disebut memberikan uang kepada dirinya.

“Saya sekali lagi bahagia waktu dikonfrontir oleh Pak Novel (penyidik KPK), waktu itu orang yang diceritakan memberi uang itu ternyata bilang kalau Pak Ganjar tidak (menerima),” kata Ganjar.

Dalam sidang perkara korupsi e-KTP, Ganjar yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto membantah ikut menikmati aliran dana proyek senilai Rp 5,9 triliun. Namun Mantan Bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin ternyata berbicara lain.

Nazaruddin menyebut, penolakan uang oleh Ganjar lantaran nilainya terlalu kecil. Awalnya Ganjar diberi uang oleh pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong senilai USD 150 ribu. Penolakan oleh Ganjar, masih kata Nazar, nilai yang diberikannya terlalu kecil.

Soalnya Ganjar Pranowo merasa dirinya sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR pada saat itu. Ganjar minta jatah bancakannya sama dengan pimpinan DPR lainnya.

“Ribut dia (Ganjar). Dia minta posisinya sama kaya Ketua. Minta nambah. Dikasih 500 ribu (USD),” kata Nazar di hadapan Majelis Hakim Tipikor beberapa waktu lalu.

Hiruk pikuk soal Ganjar Pranowo ini juga telah menjadi perbincangan serius para aktivis Anti Korupsi Jawa Tengah. Mereka banyak yang meminta kasus ini diusut secara tuntas agar jelas statusnya.

Deputi Sekjend Forum Indonesia untuk Transfaransi( FITRA), Apung Widadi meminta agar KPK RI menjerat Gubernur Jateng dalam kasus dugaan suap E- KTP. “Kasus E-KTP pihak Jaksa KPK menggambarkan ada aliran dana ke Ganjar sebaiknya KPK segera menjerat agar jelas statusnya sebelum Pilkada 2018,” ungkapnya kepada Pers.

Ditempat terpisah, Ketua GNPK Jateng, H.Mastur Darori SH.MSi merasa selama ini masih meragukan, jika Ganjar menerima aliran dana dari Korupsi. “Masak Ganjar mau menerimanya, bukankah slogannya sudah jelas Mboten Ngapusi, mboten Korupsi,” tuturnya.

Namun Mastur Darori meminta agar kasus yang diduga menjerat orang nomor satu di Jawa Tengah ini segera diusut tuntas agar jelas status hukumnya dan tidak menjadi bola liar yang dapat merusak Pemerintahan Jawa Tengah.

“Kasus ini harus dituntaskan guna menghindari fitnah yang bisa merusak pemerintahan di Jateng,” tambahnya.

Leave a Reply