BPK Minta Wartawan Aktif Pantau Penggunaan Uang Negara

Kepala BPK Jateng, Heri Subowo ,BPK
Kepala BPK Jateng, Heri Subowo (foto suchafif)

SEMARANG, delikjateng.com -Para wartawan media nasional maupun Lokal yang bertugas di Jawa Tengah, untuk turut memantau pengelolaan penggunaan keuangan negara agar sesuai Peraturan perundangan. Setidaknya menjaga agar dana negara aman dari penyalahgunaan oknum yang tak bertanggungjawab

Permintaan itu disampaikan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Jateng, Hery Subowo, dalam work shop yang digelar BPK Jateng di Semarang Rabu (18/10).

Work shop dengan tema ”Mekanisme Pemberian Opini Atas Laporan Keuangan dan Pemeriksaan Keuangan Desa,” itu diikuti para pemimpin redaksi dan wartawan media lokal dan nasional yang bertugas di Jawa Tengah. Termasuk tiga jurnalis delikjateng, Noviyanto, Suchafif Nurrohman dan Sarwono.

Menurut Hery Subowo, kegiatan itu dilaksanakan untuk meningkatkan kerjasama yang efektif antara BPK RI Jateng dengan insan media di Jawa Tengah. Karena disadari peran penting media massa dalam tata kelola Pemerintahan dan Masyarakat.

“Semoga dengan kegiatan ini diharapkan dapat membangun sinergi dan kesamaan persepsi antara BPK dan pihak media, dalam upaya bersama untuk lebih mendorong terciptanya tata kelola keuangan Negara yang bersih, transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah merupakan salah satu jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK dan lainnya, berupa pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Hasil pemeriksaannya berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) dan Tidak Wajar (Adverse).

“Kami tegaskan penilaian atas opini tersebut tidak bersifat politis, tapi pernyataan profesional mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam sebuah laporan keuangan,” tambahnya.

Ditempat terpisah Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Jawa Tengah, HR Mastur Darori SH.MSi mengapresiasi langkah BPK RI Jateng yang melibatkan media untuk turut memantau pengelolaan penggunaan keuangan Negara. Dalam pengamatannya, banyak uang negara yang diduga diselewengkan oknum yang tak bertanggungjawab, yang selama ini tidak tersentuh pemeriksaan termasuk oleh BPK.

“Seperti Kunker Bimtek yang dilakukan DPRD hampir setiap minggu diluar Kota tanpa ada hasilnya, termasuk juga perjalanan dinas pejabat daerahnya yang rutin keluar kota, itu pemborosan keuangan rakyat. Saya apresiasi langkah BPK libatkan Pers,” ujarnya.

Dia meminta BPK RI Jateng juga menggandeng Para aktivis di Jawa Tengah, untuk juga turut dilibatkan dalam pemantauan penggunaan keuangan negara terutama dengan semakin maraknya kekisruhan dalam pengelolaan dana Desa. ” Mestinya LSM digandeng agar jangkauan pemantauannya lebih meluas, termasuk dana Desa,” jekasnya.

Kegiatan bertajuk Media Workshop ini diikuti sekira 70 wartawan dari media Nasional maupun Lokal di Jawa Tengah.

Tercatat selama 3 tahun terakhir ini opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Jateng pada tahun Anggaran 2014 dari 36 LKPD yang ada, 12 memperoleh WTP, 24 memperoleh WDP, kemudian Tahun 2015, 21 mendapat WTP, 15 mendapat WDP sedangkan Tahun 2016 sebanyak 31 LKPD memperoleh WTP dan sisanya 5 LKPD hanya memperoleh WDP.(*)

Leave a Reply