PD BPR BKK Pringsurat Bobrok

PD BPR BKK Pringsurat
PD BPR BKK Pringsurat

 

TEMANGGUNG, delikjateng.com –Kinerja keuangan Perusahaan Daerah (PD) BPR BKK Pringsurat, Kabupaten Temanggung dinilai bobrok. Banyak hal tidak masuk akal sehingga harus diusut tuntas secara hukum, biar jelas siapa yang terlibat.

Kecuriagaan ini diungkapkan Ketua DPRD Jateng Drs Rukma Setyabudi MM, setelah, setelah melakukan kunjungan kerja di BKK Pringsurat, beberapa waktu lalu. ” Kami minta kasus ini diproses secara hukum. Karena ada indikasi penyimpangan,” katanya.

Kata Rukma Setyabudi, kredit macet di lembaga keuangan ini hampir mencapai 90 persen. Sementara kinerja keuangan BKK Pringsurat juga mencurigakan, karena dalam satu bulan tiba-tiba merugi miliaran rupiah.

Kejanggalan yang terlihat, diantaranya total kredit yang tak sebanding dengan nilai aset. Total aset yang dimiliki BKK Pringsurat pada Agustus 2017 sebesar 85,376 miliar. Sementara total kreditnya pada bulan yang sama jauh lebih besar, yakni Rp 107,311 miliar.

“Dari data itu saja kelihatan tidak benar, masa nilai kreditnya lebih besar dari nilai asetnya. Data data ini sepertinya manipulatif semua,” ujarnya.

Laporan yang diberikan pihak BKK terlihat sangat sistematis, namun manipulatif dan fiktif serta tidak masuk akal. Hal seperti ini berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, dan baru terbongkar pada bulan April 2017 yang lalu.

“Nggak mungkinlah tahun 2016 masih untung, tiba-tiba bulan Januari rugi Rp 3,7 miliar. Bulan Agustus ruginya melejit jadi Rp 37 miliar, itu nggak mungkin. Bagaimana coba jalannya BKK ini,” katanya dengan nada tinggi

Pihaknya akan memangil pihak pemegang saham. Termasuk Biro Perekonomian Pemprov Jateng, dewan pengawas dan direksi. Ia menduga ada oknum-oknum yang bermain, sehingga harus diusuut secara tuntas secara hukum.

Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto menyesalkan langkah direksi yang ceroboh karena menempatkan dana BKK di Koperasi Intidana yang diketahui sampai saat ini masih bermasalah. Hal ini dipandang sebagai langkah yang ngawur.

“Saya bahkan dapat informasi kalau beberapa BPR/BKK di Jateng ini menanamkan dananya di BKK Pringsurat sebesar Rp 14 miliar, sementara tabungan masyarakat ada Rp 25 miliar dan deposito sebesar Rp 69 miliar. Sekarang bagaimana nasib uang mereka?,” tambahnya.

Dia memperkirakan, kredit macet di BKK Pringsurat ini sebagian di antaranya adalah kredit fiktif. Namun karena data yang dilaporkan manipulatif, sehingga sampai sekarang tidak bisa diketahui berapa kredit fiktifnya.

“Proses hukum yang akan mengetahui kredit fiktif yang ada. Akuntan publik yang ditugaskan Biro perekonomian saja belum bisa mengurai karena datanya manipulatif,” urainya.

“Komisi C menduga pengawasan internal yang melekat di BKK ini tidak bekerja dan tidak memiliki kepekaan (awarenes) untuk melakukan penyelamatan di awal-awal peristiwa,” tuturnya.(suchafif nur rochman)

Leave a Reply