Ketua DPRD Kendal Nilai Proyek PL Jembatan Kaliputih Langgar Aturan

Ketua DPRD Kendal
Ketua DPRD Kendal

KENDAL, delikjateng.com – Hasil temuan para aktivis LSM telah dilakukan penyelidikan oleh Pihak Reskrim Polres Kendal, kini giliran DPRD Kendal yang menilai Proyek Penunjukan Langsung (PL) atas Pembangunan Jembatan Kaliputih Singorojo yang menguras uang rakyat Rp 2 Miliar Tahun 2017, diduga telah menyalahi Undang-Undang

Kata Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono, sesuai Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya 70 Tahun 2012 bahwa apabila dalam pelelangan ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga), maka proses pelelangan dilanjutkan dengan melakukan negosiasi harga, dalam hal peserta yang memasukan penawaran hanya 2 (dua)

“Kemudian proses pelelangan dilanjutkan seperti proses Penunjukan Langsung (PL) dalam hal peserta yang memasukan penawaran hanya 1 (satu) rekanan,” ujar Prapto kepada delikjateng.com

Sedangkan dalam kasus ini, klausulnya terjadi kalau masih ada peserta yang memenuhi syarat (1 atau 2 peserta), kemudian bagaimana kalau ternyata tidak ada peserta yang memenuhi syarat, atau tidak ada penyedia yang memasukan dokumen penawaran sama sekali

Dalam Perka LKPP tentang Juknis Perpres 70 Tahun 2012 ada pasal yang berbunyi, dalam hal Pelelangan ulang gagal, maka Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisisensi, efektivitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan hasil pekerjaan tidak dapat ditunda, karena menyangkut kepentingan /keselamatan masyarakat, dan tidak cukup waktu untuk melakukan proses Pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan

PA atau KPA dapat mengusulkan perubahan alokasi dananya (revisi anggaran) untuk pekerjaan lain. Sehingga dari pasal diatas dapat disimpulkan tidak ada Opsi Penunjukan Langsung apabila setelah gagal pada pelelangan ulang, tetapi dilakukan pengembalian anggaran, perubahan alokasi dana untuk pekerjaan lain atau wajib pelelangan kembali dengan mengkaji penyebab pelelangan ulang gagal.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kendal, Yudi saat dikonfirmasi, menyangkal jika pihaknya memberikan fatwa atas proyek PL tersebut. “Bukan Fatwa, tapi semacam LO. Itu pun pelaksanaannya dikembalikan kepada PA nya. “ujarnya, Senin (9/10)

Sementara itu Plt Kepala Binamarga Kendal, Winarno saat dikonfirmasi via telpon,Terkait adanya perintah langsung untuk pengerjaan proyek penunjukan langsung ( PL) tetap tidak memberikan penjelasan. (Lendra/Novi)

Leave a Reply