KAPOLRES JAKARTA BARAT, KOMBES POL. ADY WIBOWO, SIK., M.SI. BESERTA 64 ANGGOTANYA DILAPORKAN KE DIVISI PROPAM MABES POLRI

  • Pembina

    Irjen. POI. (Pum)

    Prof. Dr. Farouk Muhammad

    Ketua Dewan Penasehat

    Komjen. POI (Purn)

    Drs. H. Nanan Soekama

    Anggota Dewan Penasehat Mayjen TNI (Pum)

    Lumban Sianipar, S.IP., M.Sc.

    Anggota Dewan Penasehat

    Dr. KH. Utawiijaya Kusumah, MM.

    Ketua Dewan Pengawas RJ. Soehandodjo, SH., MH.

    Anggota Dewan Pengawas

    Fredie Tan

    Ketua Dewan Pakar

    Dr. Hamdan Zoelva, SH., MH.

    Anggota Dewan Pakar

    Dr. Ibrahim, SH., MH., LLM.

    Anggota Dewan Pakar Dr. Sukarmi, SR, MH.

    PENGURUS HARLAN Ketua Umum :

    H. Adi Warman, SH., MH., MBA

    Wakil Ketua Umum I

    Ir. Ramzah Thabraman, SH.

    Wakil Ketua Umum Il

    TB. Imammudin, S.Pd„ MM.

    Sekretaris Jenderal

    Mohammad Nagaria, SH.

    Wakil Sekretaris Jenderal I Ir. Suhadi, MM.

    Wakil Sekretaris Jenderal Il Drs. M. Haris Subagio

    Bendahara Umum

    Ir. Kiklh Ageng Budl

    Deputi Investigasi

    Nur Aliem Halvaima, SH., MH.

    Deputi Pencegahan dan Litbang

    Dr. Tatie soeranti, MM, Psikolog

    Deputi Upaya Hukum

    Raja Amrizali Nasution, SH.

    Deputi Pengawasan Internal

    & Pengaduan Masyarakat

    Asdar Ansar Putra, SE

    Deputi Hub. Antar Lembaga Freddy Anggut Ronijanto

    Deputi Infokom

    M. Ridwan, s.lp.

    (etua Posko Pemantau Peradilan Mohammad Nagaria, SH.

    Direktur LABH “Pro Justitia”

    Imam Puma Wisudawanto, SH.

    Biro Administrasi Umum

    Finnan, SR

    Biro Adm. Keanggotaan a IT

    Suhaimi

    PRESS RELEASE

    KAPOLRES JAKARTA BARAT, KOMBES POL. ADY WIBOWO, SIK., M.SI. BESERTA 64 ANGGOTANYA DILAPORKAN KE DIVISI PROPAM MABES POLRI

    Sehubungan dengan laporan Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LABH) “Pro Justisia” Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantas Korupsi (DPN GN-PK) terhadap adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan dalam melaksanakan tugas Polri yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, masif dan brutal oleh terlapor Kombes POI. Ady Wibowo, SIK., M.Si., Kapolres Jakarta Barat beserta 64 anggotanya ke Divisi Propam Mabes Polri pada tanggal 4 Februari 2021, terkait dengan keberpihakan dan ketidak profesionalan para terlapor dalam penguasaan fisik/pemagaran tanah seluas ± 4.400 m 2 (masih dalam status sengketa Tata Usaha Negara/Perdata), yang terletak di sebelah Gereja Yesus Kristus Perumahan Citra Garden 2 Blok O Rt 006 Rw 012 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

    Menanggapi kasus ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantas Korupsi (DPN GN-PK) H. Adi Warman, SH., MH., MBA., menyatakan “Keprihatinan dan penyesa/an yang menda/ani’, dimana Kapolri Jend. POI. Drs. Listyo Sigit Prabowo M.Si., bertekad untuk mewujudkan transformasi menuju Polri yang presisi (prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan) justru faktanya dirusak oleh Kapolres Jakarta Barat, Kombes POI. Ady Wibowo, SIK., M.Si. (yang baru saja menjabat ± 25 hari), beserta 64 anggota Polres Jakarta Barat dan Polsek Kalideres, hal ini merupakan “Tamparan kerad’ terhadap Kapolri yang baru saja dilantik. Akan tetapi saya selaku Ketua Umum DPN GN-PK memberikan apresiasi yang tinggi kepada Jend- POI. Drs. Listyo Sigit Prabowo M.Si., yang sangat cepat merespon whatsapp saya kurang dari 30 menit, dengan mengatakan “saya minta Kadiv Propam dalami “. Sepertinya Presiden Jokowi Widodo tidak salah menjadikan Jend. POI. Drs. Listyo Sigit Prabowo M.Si., sebagai Kapolri dengan timeline rencana aksi, target dan evaluasi 100 (seratus) hari pertamanya menjabat

    SekretariatJenderal : Grand Slipi Tower Lantai 18 Unit A, Jl. Letjen S. Paman Kav. 22 — 24, Jakana Barat 11480 Telp/Fax : 021 — 2986 6050 Email: qnpk.ormas@qmail.com; Website : wwwgnpk-ormas.com, sms center : 0819 4999 0007

    DEWAN PIMPINAN

    GN-PK

    akan melakukan transformasi pengawasan berupa: Penguatan peran pimpinan untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, penguatan fungsi pengawasan dengan memaksimalkan sistem pengawasan internal dan eksternal serta pengaduan online yang terintegrasi dengan fungsi pengawasan lainnya, dan pengawasan oleh masyarakat (Public Complain) dengan pembentukan sistem pengawasan oleh masyarakat yang cepat dan mudah.

    Dari uraian perbuatan & fakta yang dituangkan dalam laporan pengaduan propam No. SPSP2/356/II/2021/Bagyanduan tersebut, terungkap fakta pada hari senin dan selasa, tanggal 1 & 2 Februari 2021 telah dilaksanakan penguasaan fisik tanah milik ahli waris Mardjuk alias Madjuk oleh Pieter Handoko yang dibantu secara maksimal oleh Kombes POI. Ady Wibowo, SIKn, M.Si., selaku Kapolres Jakarta Barat beserta 64 anggotanya yang dilakukan secara teratur menurut sistem atau memakai sistem di lingkungan Polri (In Case Pores Jakarta Bara0 dengan cara diatur sebaik-baiknya dimulai dengan perencanaan/rapat-rapat dan koordinasi satuan kerja sampai terbitnya surat perintah, mereka koordinasi dengan unsur TNI sehingga menjadi Tim terpadu yang kokoh. Padahal objek tanah tersebut masih dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Sesuai dengan Akta Permohonan Banding No. 168/G/2020/PTUN-JKT. tanggal 20 Januari 2021. Perbuatan ini dilakukan secara teratur melibatkan struktur organisasi/satuan kerja Polri dijajaran Polres Jakarta Barat dan Polsek Kalideres yang pelaksanaannya secara brutal (kejam, tidak sopan dan kasar).

    Menurut Jarji Zaidan, SH., yang didampingi oleh M. Arifsyah Matondang, SH., MH., dalam laporannya di Propam tersebut mengungkapkan pemagaran/penguasaan fisik tanah milik kliennya yang sedang sengketa tersebut ini, sudah yang ketiga kali dilakukan oleh Pieter Handoko dengan bantuan oknum Polri dan Oknum TNI. Upaya penguasaan fisik tanah klien kami pertama kali pada bulan Juli 2020, tetapi usaha tersebut gagal, karena Kapolres Jakarta Barat saat itu Kombes POI. Yulius Audie Sonny Latuheru, SIK., setelah diterangkan duduk permasalahan hukumnya beliau langsung menyatakan dengan tegas, bahwa “Polri tidak bisa dilibatkan dalam hal sengketa perdata dan Polri tidakmau diperala% oleh sebab itu anggota Polri yang ada di lokasi langsung diperintahkan meninggalkan tanah sengketa. Upaya

    DEWAN PIMPINAN

    GN-PK

    kedua kalinya terjadi pada tanggal 12 Januari 2021, 5 (lima) hari setelah serah terima jabatan (sertijab) Kapolres Jakarta Barat, saat itu yang memimpin adalah Komisaris Polisi Slamet Riyadi, SH., MH., Kapolsek Kalideres bersama dengan kurang lebih anggotanya dan beberapa anggota TNI mencoba melakukan upaya penguasaan fisik tanah klien kami, tetapi gagal, karena salah satu ahli waris Mardjuk alias Madjuk kebetulan anggota TNI berpangkat Peltu yang bertugas di Paspampres sedang ada di lokasi tanah dan beliau melakukan perlawanan. Dan yang ketiga terjadi pada tanggal 1 & 2 Februari 2021, mereka berhasil karena didukung full Oleh Kombes Pol. Ady Wibowo, SIK., M.Si., Kapolres Jakarta Barat besetta 64 anggota Polres Jakarta Barat dan Polsek Kalideres didampingi oknum TNI, padahal 2 (dua) orang tim Kuasa Hukum ahli waris Mardjuk alias Madjuk sudah menerangkan duduk permasalahan hukumnya kepada Kapo/res Jakarta Barat, akan tetapi Kombes Pol. Ady Wibowo, SIK., M.Si., tidak menggubrisnya, kami tidak mau berdebat kusir dengan Kuasa Hukum. Hal senada juga disampaikan di lapangan oleh Kapolsek Kalideres dan Kabag. Ops. Polres Jakarta Barat, bahkan menyatakan kami siap dan tidak takut dilaporkan ke Propam.

    Lebih lanjut Kuasa Hukum ahli waris Mardjuk alias Madjuk, menyatakan perbuatan para terlapor tersebut setidak-tidaknya bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf c yang berbunyi: Setiap anggota Po/ri wajib menja/ankan tugas secara profesional, proporsional dan prosedural, Pasal 13 ayat (1) huruf b yang berbunyi: Setiap anggota Polri dilarang mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga, dan Perhap No. 14 tahun 2011 tentang kode etik.

    Disamping itu Kuasa Hukum pelapor mempersiapkan langkah hukum lanjutan Iainnya, seperti mempidanakan Pieter Handoko dan para terlapor serta mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan juga melaporkan ke Satgas Covid-19 tentang adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Sedangkan untuk oknum anggota TNI-nya segera dilaporkan ke Puspomad atau Pomdam Jaya.

    DEWAN PIMPINAN

    GN-PK

    Demikian Press Release ini disampaikan, demi menjaga marwah Polri dari oknum-oknum yang mencoreng citra Polri. Atas perhatian rekan-rekan wartawan, kami sampaikan terima kasih.

    Jakarta, 05 Februari 2021

    DEWAN PIMPINAN NASIONAL

    GERAKAN NASIONAL

    NDAK PIDANA KORUPSI (GN-PK)

    1. ADI WARMAN SH MH MBA.
    2. 04.00.01.1065.

Leave a Reply