Lima Tipe Penghulu

DR. Mohamnad Nursalim
DR. Mohamnad Nursalim

Oleh: Muhammad Nursalim
(Kepala KUA Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen)

Setelah cukup lama citra penghulu tidak terlalu baik di masyarakat, sejak beberapa hari ini agak tercerahkan dengan munculnya Bakri, penghulu KUA Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten yang menjadi pejabat paling banyak lapor kepada KPK terkait gratifikasi. Bila dilihat dari nilainya gratifikasi  tidak seberapa, tetapi dengan melakukan 59 laporan atas gratifikasi yang ia terima menjadikannya pejabat paling bersih dari gratifikasi fersi KPK.

Sejak inspektorat jenderal Kementerian Agama dijabat oleh mantan komisioner KPK, M. Yasin lembaga ini melakukan bersih-bersih yang cukup radikal, menyasar setiap satker, merombak budaya kerja pegawai bahkan tidak sedikit yang dikenai hukuman, setelah sebelumnya mereka menandatangani pakta integritas.

Salah satu pejabat yang sulit dibenahi adalah penghulu, karana mereka berhadapan langsung dengan masyarakat. Di samping itu budaya memberi hadiah kepada penghulu  sudah  mendarah daging sejak Indonesai belum merdeka. Perlu diketahui keberadaan penghulu  sudah ada sejak zaman Belanda, hal ini ditandai dengan adanya arsip pencataan nikah berangka tahun 1939 bahkan sebelum itupun ada. Pencatatan nikah saat itu berdasarkan aturan Huwelijksordonantie S. 1929 dan Vorstenlandsche Huwelijksordontie S. 1933.

Pada aturan tersebut pendapatan seorang penghulu diperoleh dari masyarakat yang mencatatkan pernikahannya. Selain pernikahan juga perceraian suami istri dicatat oleh penghulu, maka semakin banyak orang menikah dan bercerai semakin banyak pula pendapatan penghulu.

Kebiasaan memberi uang kepada penghulu ini terus berlangsung meskipun aturan sudah berubah dan penghulu digaji negara. Tradisi ini baru berhenti ketika Irjen kemenag, M. Yasin melakukan pembersihan dengan tangan besi. Beliau menginginkan penghulu memperoleh upah yang pantas saat mencatat pernikahan pengantin tetapi legal.

Setelah melakukan berbagai kajian dan lobby dengan kementerian keuangan serta DPR akhirnya terbitlah PP 19 tahun 2015.

Pada peraturan ini ketentuanya adalah, pengantin yang  menikah di kantor KUA dan pada jam kerja itu nol rupiah alias gratis, sedangkan apabila menikah di luar jam kerja atau di luar kantor  wajib membayar PNBP Rp. 600.000,-. Uang inipun langsung dibayarkan masyarakat ke rekening penerima pejabat kementerian agama pusat lewat bank yang telah ditunjuk.

Belakangan teknisnya diperbaharui dengan e billing, langsung ke bendahara negara. Sehingga satu rupiahpun tidak ada uang yang mampir ke petugas KUA.

Dari uang PNBP tersabut nantinya dikembalikan kepada penghulu tetapi nilainya tidak sama, disesuaikan dengan tipologi KUA. Ada empat tipe KUA, yaitu A, B, C dan D. Kriteria tipologi KUA tersebut berdasarkan jumlah peristiwa nikah pertahun dan kondisi medan kerja. Penghulu Bakri yang berasal dari KUA Kecamatan Trucuk termasuk tipe C, ini berarti ia akan memperoleh uang jasa profesi Rp. 266.250 setiap pengantin yang menikah di luar jam kerja atau di luar kantor.

Penghulu saat ini memang sedang dimanjakan oleh negara. Penghasilannya bukan hanya dari gaji pokok bulanan, tetapi ditambah tunjangan fungsional, uang remunerasi, uang lauk pauk dan uang jasa profesi. Maka bila rata-rata orang menikah di luar KUA dalam satu bulan 20 pasang saja, ia akan menarima jasa profesi atau uang bedolan  Rp. 5.325.000. Bila ditambah dengan gaji dan tunjangan lainnya  take home pay penghulu satu bulan bisa mencapai sepuluh juta rupiah.

Untuk daerah pantura bahkan seorang penghulu bisa memperoleh jasa profesi hingga empat puluh juta rupiah, sebab di sana jumlah pernikahannya banyak dan rata-rata menghendaki menikah di luar  kantor. Maka tidak heran ada sejumlah pejabat yang eselonnya di atas penghulu milih migrasi ke penghulu.

Penghulu Bakri menjadi firal karena  pengembalian gratifikasinya ke KPK. Masyarakat menilai aksinya itu merupakan keteladanan yang perlu dicontoh bukan hanya oleh penghulu lain akan tetapi juga para pejabat pada umumnya. Lalu secara diam-diam  muncul pertanyaan di masyarakat, penghulu lain bagaimana ?

penghulu

Bila dipilah  sikap penghulu terkait dengan gratifikasi, penulis membagi menjadi  lima tipologi.

Pertama, penghulu yang menerima uang dari masyarakat setelah mencatat akad nikah pengantin. Karena dalam hatinya merasa perbuatan tersabut merupakan bentuk pelanggaran  maka ia melaporkannya kepada KPK. Penghulu tipe ini tidak berani menolak pemberian masyarakat karena berbagai alasan, mungkin sungkan, menghormati sohibul hajat atau motif yang lain. Inilah yang dilakukan penghulu saperti Bakri.

Kedua, penghulu yang menolak uang dari masyarakat. Ia tegas tidak menerima uang terima kasih, karena aturan memang tidak memperbolehkan. Terkadang tarik ulur penolakan ini sampai terjadi pergumulan antara sohibul hajat dengan penghulu. Karena faktanya masih banyak masyarakat yang memaksa penghulu menerima uang. Penghulu seperti ini menegakkan zona integritas dangan penuh keberanian dan tanpa publikasi. Sebab lima budaya kerja Kementerian Agama nomor pertama adalah integritas baru kemudian disusul profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanan.

Ketiga, penghulu yang tidak kuasa menolak pemberian uang terima kasih dari masyarakat. Pada prinsipnya dia tidak meminta dan tidak mengaharapkan, tetapi ketika diberi rasa sungkannya menjadi dominan sehingga uang itu diterimanya juga. Yang membedakan dengan tipe pertama adalah, ia simpan uang itu dan dinikmati sebagai pendapatan sampingan.

Keempat, penghulu yang karakternya masih suka menerima uang pemberian masyarakat. Ia menganggap uang tersebut halal dengan dalih sebagai hadiah. Karena  dirinya merasa tidak meminta dan tidak merekayasa agar masyarakat memberinya uang. Fikih tentang pemberian hadiah menjadi landasan syari’i dirinya menerima gratifikasi tersabut. Dalam benaknya terbentuk pemahaman, “ nda apa-apa melanggar aturan negara yang penting kan tidak melanggar aturan agama”.  Tipe penghulu ini nampak religius tetapi korup.

Kelima, penghulu yang sangat berharap mendapatkan pemberian uang dari masyarakat. Bahkan dengan cara merekayasa keadaan dan bekerjasama dengan modin atau Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) desa. Ini tipe penghulu zaman old yang tidak peduli dengan perubahan paradigma layanan KUA. Walaupun tidak banyak tetapi tipe ini masih dapat kita temukan.

Dengan mengetahui tipe-tipe penghulu di atas bukan bararti penghulu yang tidak pernah melakukan laporan ke KPK pasti korup dan mau menerima gratifikasi. Penulis berasumsi mayoritas penghulu sekarang ini termasuk tipologi dua, yaitu dengan tegas menegakkan zona integritas yaitu dengan berani menolak gratifikasi. Mengapa tipe ini yang menjadi pilihan mayoritas penghulu, pertama para penghulu takut apabila aksinya menerima uang dari masyarakat dilaporkan ke aparat penegak hukum. Sebab saat ini tim  saber pungli telah dilantik di semua daerah. Alasan kedua penghulu tidak mau ribet menerima uang karena harus melaporkannya ke KPK.  Daripada repot menerima uang yang tidak seberapa jumlahnya lebih nyaman menolak pemberian gratifikasi.

Saat ini di setiap KUA terdapat banner zona integritas yang isinya pegawai KUA diminta menolak gratifikasi dari masyarakat, sebab perbuatan itu adalah bagian dari korupsi. Inilah aksi yang ditekankan menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. Jadi penghulu yang ideal adalah mereka yang secara tegas menolak uang  gratifikasi. Karena dengan penolakan tersebut  lambat laun masyarakat akan mengerti karakter baru penghulu. Bila sudah demikian maka pada akhirnya tidak akan ada lagi pemberian gratifikasi. Akan tetapi apabila ternyata penghulu betul-betul tidak mampu menolak gratifikasi dengan berbagai sebabnya maka setelah diterima uang tersebut harus segera dilaporkan kepada KPK.

Penghulu tipologi dua mengutamakan prinsip pencegahan daripada aksi heroik ke aparat penegak hukum, cara   ini saya kira lebih efektif dan praktis. Bisa dibayangkan bila tipe pertama menjadi pilihan mayoritas penghulu. Dalam satu tahun  terdapat  dua juta pernikahan, saendainya lima persen saja sohibul hajat memberikan gratifikasi kepada penghulu berarti ada seratus ribu gratifikasi. Bila kemudian semua dilaporkan kepada KPK, betapa repotnya lembaga tersebut hanya untuk menangani laporan penghulu.

Penghulu saat ini relatif makmur kehidupannya, mereka telah memperoleh pendapatan yang layak secara legal, karena itu kita berharap masyarakat tidak perlu menggodanya dengan memberikan uang tambahan. Kemudian apabila masih ada ditemukan penghulu tipe tiga, empat dan lima maka masyarakat dipersilahkan melaporkannya ke aparat penegak hukum. Saya rasa ini cara elegan untuk mengedukasi penghulu agar lebih bersyukur. Wallahu’alam

Leave a Reply