Demo Tolak PLTPB Baturraden

demo,unjuk rasa
sekitar 300 orang menggelar aksi di alun-alun Kota Purwokerto

Liputan Tim Biro Banyumas

PURWOKERTO,delikjateng.com – Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Baturraden, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, mendapat penolakan. Setidaknya, sekitar 300 orang menggelar aksi di alun-alun Kota Purwokerto, Selasa (18/7).

Massa yang tergabung dalam aliansi ”Selamatkan Slamet”
itu membentangkan berbagai spanduk penolakan PLTPB Baturaden yang berada di kaki Gunung Slamet. Beberapa spanduk itu antara lain bertuliskan “Selamatkan Bumi Selamatkan Slamet, Save Slamet” dan “Slamet Ora Dijual, Tolak PLTPB, Usir PT SAE”.

Setelah berorasi di Alun-Alun Purwokerto, massa yang terdiri atas mahasiswa, pegiat lingkungan, dan warga sekitar lereng Gunung Slamet itu merangsek masuk ke halaman Pendopo Si Panji, Kabupaten Banyumas. Mereka menuntut Bupati Banyumas, Achmad Husein, menyatakan sikap menolak terhadap proyek pembangunan PLTPB Baturraden tersebut.

Bupati diminta untuk segera menyatakan sikap, menolak pembangunan PLTPB di Gunung Slamet yang saat ini sudah meresahkan banyak masyarakat.

Kata juru bicara Aliansi Selamatkan Slamet, Irsyadul Akhir, kedatangan mereka ke Pendopo Si Panji berbekal hasil kajian dan riset di lapangan, yang menunjukkan bahwa banyak pohon-pohon besar di kawasan hutan lindung lereng Gunung Slamet telah dibabat untuk kepentingan PLTPB.

Kondisi tersebut berdampak pada kerusakan sumber air dan banyaknya satwa liar yang turun ke desa. Dari itu mereka menuntut Bupati Achmad Husein menyatakan sikap menolak, dan merekomendasikan ke Gubernur Jateng, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mencabut izin eksplorasi yang telah diberikan oleh PT Sejahtera Alam Energy (SAE).

Menanggapi hal itu, Bupati Achmad Husein mengaku tidak memiliki kewenangan terkait dengan proyek pembangunan PLTPB Baturraden. “Saya tidak mempunyai kewenangan, pusat yang memberikan izin dan semua urusan tambang itu Pemprov Jateng,” katanya.

Sebelumnya, Community Relation PT SAE, Riyanto Yusuf mengatakan, tetap mengikuti ketentuan pemerintah dalam pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Baturraden. “PT SAE selalu berupaya mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku,” katanya melalui rilis yang diterima Antara di Purwokerto.

Dia menolak dituduh membabat hutan dalam rangka pengembangan proyek PLTPB. Karena dalam periode eksplorasi saat ini, PT SAE diperkenankan untuk menggunakan lahan hutan sebesar 488,28 hektare, sesuai dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (lPPKH) tahap eksplorasi nomor 20/1/lPPKH/PMA/2016 yang diterbitkan pada tanggal 5 Oktober 2016.

Tinggalkan Balasan